Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun untuk Benahi Perlintasan Sebidang KA, Pembangunan Flyover dan Underpass Dipercepat

fin.co.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan flyover maupun underpass di perlintasan sebidang kereta api.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi publik sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di lintasan kereta yang masih sebidang dengan jalan raya.

Dody mengatakan saat ini masih terdapat sekitar 136 titik perlintasan sebidang kewenangan nasional yang belum mendapatkan penanganan.

“Terdapat 136 titik lagi yang belum kita tangani. Itu nanti kita akan diskusi dengan Kemenhub dan para pemangku kepentingan terkait titik mana yang super prioritas akan kita kerjakan cepat. Tapi juga kembali lagi satu hal, lahan harus dari Pemda karena lahan di perlintasan sebidang sangat mahal,” ujar Dody di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Flyover dan Underpass Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

Dody menjelaskan pembangunan flyover atau underpass tidak akan dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Pemerintah akan menyesuaikan jenis pembangunan berdasarkan kondisi lapangan dan kesiapan lahan di masing-masing daerah.

Menurut dia, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena mayoritas lokasi perlintasan berada di kawasan strategis dengan harga tanah yang tinggi.

“Jadi belum tentu akan flyover semua, tergantung kondisi setempat dan kesiapan lahannya,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa perlintasan sebidang di Indonesia terbagi dalam kewenangan kabupaten, provinsi, dan nasional sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam percepatan proyek tersebut.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp4 Triliun

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api.

Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program perbaikan lintasan kereta api itu juga masuk dalam agenda kerja pemerintah tahun 2026.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, aspek keselamatan menjadi alasan utama pemerintah menjalankan program tersebut.

Ia memastikan anggaran berasal dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian nasional.

Prabowo Soroti Banyak Perlintasan Kereta Tanpa Penjagaan