Rencana Pemerintah Tutup Prodi Dikritik Akademisi, Dinilai Abaikan Dinamika Masa Depan

fin.co.id - Rencana pemerintah untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi menuai kritik tajam.

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang mengabaikan dinamika masa depan. Wisnu menegaskan bahwa perguruan tinggi mengemban misi yang jauh lebih besar daripada sekadar mencetak buruh siap pakai.

"Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup prodi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan," kata Wisnu dalam keterangan di Yogyakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Kampus Harus Menjadi Kompas Peradaban, Bukan Baling-Baling Cuaca

Wisnu menyatakan bahwa esensi dasar sebuah kampus bukanlah berfungsi sebagai pabrik yang memproduksi tenaga kerja sesuai pesanan industri. Sebaliknya, perguruan tinggi merupakan institusi sakral yang membentuk manusia dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta hal baru.

Ia berharap institusi pendidikan tinggi bisa kembali menjadi kompas yang mengarahkan peradaban manusia. Lembaga pendidikan tidak boleh sekadar menjadi baling-baling cuaca yang berputar pasrah mengikuti arah mata angin ekonomi jangka pendek.

"Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu," tegasnya.

Kebijakan menutup prodi yang sepi peminat atau dinilai tidak relevan dengan dunia industri akan berdampak luas. Menurutnya, menyerahkan arah pendidikan tinggi sepenuhnya kepada kehendak pasar berarti pemerintah telah mengabaikan fungsi sosial dan politik yang melekat pada kampus.

"Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan apalagi mengoreksinya," ungkap Wisnu.

Bidang Kebudayaan dan Riset Dasar Berisiko Semakin Terpinggirkan

Jika pemerintah mengukur keberhasilan pendidikan hanya berdasarkan daya serap kerja jangka pendek, maka bidang-bidang vital akan menanggung akibatnya. Sektor yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang—seperti kebudayaan, pemikiran kritis, dan riset dasar—akan semakin tersisih dari sistem akademik nasional.

Padahal, negara yang mampu bertahan di tengah badai disrupsi global adalah negara yang memiliki kapasitas refleksi dan inovasi yang kuat. Kekuatan suatu bangsa tidak terletak pada statusnya sebagai pemasok tenaga kerja yang patuh semata.

Ancaman Otomatisasi 2030 dan Pentingnya Ilmu Humaniora

Untuk memperkuat argumennya, Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM ini memaparkan data global dari McKinsey & Company. Lembaga riset tersebut memperkirakan hingga 30 persen aktivitas kerja global berpotensi terkena otomatisasi pada tahun 2030 mendatang.

Apabila kurikulum kampus hanya berfokus pada keterampilan teknis yang sedang tren saat ini, lulusan yang dihasilkan justru menghadapi risiko besar. Mereka bisa dengan cepat menjadi tidak relevan akibat tergeser oleh perkembangan teknologi. Sebaliknya, keahlian yang mampu bertahan melintasi zaman justru bersifat mendasar, seperti:

• Kemampuan berpikir kritis (critical thinking)
  
• Kecakapan analitis yang tajam
  
• Keterampilan komunikasi yang efektif
  
• Pemahaman sosial yang mendalam
  

Data dari National Association of Colleges and Employers (NACE) juga secara konsisten menunjukkan fakta serupa. Kompetensi seperti problem solving (pemecahan masalah), komunikasi, dan teamwork (kerja sama tim) selalu menduduki posisi teratas dalam daftar kebutuhan pemberi kerja, mengungguli keterampilan teknis yang spesifik.

"Justru keterampilan fundamental inilah yang diasah secara sistematis dalam ilmu dasar, humaniora, dan ilmu sosial bidang-bidang yang kerap diposisikan sebagai prodi tidak laku," pungkas Wisnu.