.png)
fin.co.id — Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan meski kuota haji 2027 belum diumumkan oleh otoritas Arab Saudi, namun berdasarkan timeline (lini masa) yang diterima Kemenhaj, tetap mengacu pada kuota tahun berjalan.
Pemerintah bergerak cepat menyusun strategi awal operasional demi memastikan kenyamanan calon jamaah. Angka acuan ini menjadi pondasi penting bagi instansi terkait dalam menggodok persiapan logistik dan akomodasi di dalam negeri sejak dini.
“Kuota tidak tertulis resmi jelas angkanya, tapi di dalam dokumen yang kami terima tanggal 13 Zulhijah semua negara diharapkan menggunakan data yang sudah berjalan. Artinya kita menggunakan data 221 ribu ini sebagai acuannya,” ujar Gus Irfan di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Senin, 8 Juni 2026.
Pemerintah Terima Dokumen Resmi Tahapan Haji dari Arab Saudi
Sistem regulasi dari pihak kerajaan kini berjalan lebih terstruktur melalui pembagian target kerja yang jelas bagi setiap negara pengirim. Gus Irfan mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menerima dokumen timeline penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi.
Dokumen tersebut berisi berbagai tahapan dan tenggat waktu yang harus dipenuhi negara pengirim jamaah untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Lini masa ini mengikat seluruh rencana kerja kementerian agar tidak ada tahapan krusial yang terlewat.
Gus Irfan mengatakan kuota haji ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji utamanya di dalam negeri. Dengan adanya ketetapan awal ini, instansi teknis bisa langsung menghitung kebutuhan dasar operasional secara presisi.
Aturan Ketat Rasio Dokter dan Perawat untuk Lindungi Jamaah
Salah satu poin paling krusial dalam berkas kerja sama terbaru ini menyasar sektor pelayanan medis bagi para tamu Allah. Otoritas luar negeri menerapkan standar yang lebih tinggi guna menjamin keselamatan fisik seluruh peserta di lapangan.
Di samping itu, ia menjelaskan dalam dokumen timeline tersebut Pemerintah Arab Saudi menetapkan rasio tenaga kesehatan sebanyak 1,5 dokter dan 1,7 perawat untuk setiap 1.000 peserta haji.
Mengingat rombongan dari Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, manajemen mitigasi risiko harus berjalan ekstra maksimal. Dengan kuota jamaah Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang, kebutuhan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat.
“Karena itu 2027 kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu,” ujar Menhaj Irfan.
Digitalisasi Layanan Penuh Lewat Aplikasi Nusuk dan E-Wallet
Selain memperketat urusan kesehatan, transformasi digital juga menyentuh seluruh aspek transaksi finansial dan birokrasi di Tanah Suci. Sistem konvensional kini sepenuhnya beralih ke platform digital terintegrasi demi transparansi akuntabilitas keuangan.
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa proses kontrak layanan haji harus dilakukan melalui platform Nusuk dan pembayaran menggunakan sistem e-wallet. Menurut Menhaj, Pemerintah Arab Saudi terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk guna mempermudah seluruh proses pelayanan jamaah haji.
