.png)
fin.co.id – Pemerintah terus mengupayakan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 dapat ditekan. Pembahasan mengenai besaran biaya haji tahun depan akan dilakukan bersama DPR RI dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang memengaruhi penyelenggaraan haji.
Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, sejumlah faktor eksternal menjadi perhatian dalam penyusunan biaya haji 2027. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi perhitungan biaya.
"Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum belum jelas," kata Irfan di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah. Selain itu, kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menaikkan sejumlah tarif layanan juga diperkirakan berdampak terhadap biaya penyelenggaraan haji.
"Kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Ini juga nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman DPR," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masa tunggu keberangkatan haji. Menurutnya, Presiden mengapresiasi berkurangnya antrean haji pada tahun ini dan berharap masa tunggu dapat dipersingkat lagi.
"Concern beliau yang kami sangat apresiasi adalah bagaimana antrean yang kemarin sudah hampir 35 tahun sampai 40 tahun bisa ditekan menjadi sekitar 26 tahun," kata Cucun di Hambalang, Jawa Barat, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo bahkan meminta agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mencari formula yang memungkinkan masa tunggu haji dapat dipangkas lebih jauh.
"Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan bahwa DPR telah menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah turunnya biaya haji dalam dua tahun terakhir, yang dinilai memberikan manfaat bagi sekitar 240 ribu calon jemaah.
"Alhamdulillah kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di panja ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu dua tahun terakhir. Nah 240 ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji," imbuhnya.
Pemerintah bersama DPR akan terus mencari formulasi terbaik agar biaya haji tetap terjangkau sekaligus menjaga kualitas pelayanan bagi para jemaah Indonesia.
