LSP Desak Reshuffle Kabinet Prabowo, 9 Menteri Dinilai Layak Diganti?

fin.co.id - Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Tri Wibowo Santoso mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan ekonomi, praktik rente, hingga meningkatnya ketidakpuasan masyarakat.

Menurut Bowo, evaluasi kabinet tidak semestinya hanya berujung pada pergantian satu atau dua menteri. Ia menilai diperlukan peninjauan lebih menyeluruh terhadap jajaran kabinet, khususnya mereka yang masih membawa pola kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Dia menyebut pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan belum secara otomatis mengubah arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, sejumlah pejabat yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo masih memegang jabatan strategis.

"Kalau orang-orang yang tidak tepat masih menduduki kabinet, perubahan arah ekonomi politik pemerintahan Prabowo akan berjalan tertatih," kata Bowo dikutip dari keterangannya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Ia menilai pemerintahan Prabowo menghadapi persoalan ekonomi yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum optimal, menyusutnya kelas menengah, deindustrialisasi, hingga persoalan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen juga dinilai sulit dicapai apabila tidak ada perubahan signifikan terhadap pola kebijakan maupun komposisi tim ekonomi pemerintah.

Soroti Industri hingga Lapangan Kerja

Bowo menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya hingga periode pemerintahan saat ini turut memberikan tekanan terhadap sektor industri dan dunia usaha.

Ia mencontohkan kebijakan impor tekstil yang dinilai berpotensi memperberat kondisi industri tekstil domestik. Di sektor pertambangan, pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara disebut dapat memengaruhi aktivitas industri sekaligus lapangan pekerjaan.

Sementara pada sektor kesehatan, pembatasan kenaikan harga obat dinilai berpotensi menekan margin perusahaan farmasi, terutama ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

Bowo juga menyoroti sektor perikanan. Menurutnya, sejumlah kebijakan justru dapat menambah beban operasional pelaku usaha dan nelayan. Kondisi tersebut bahkan disebut membuat sebagian pemilik kapal mengurangi aktivitas karena tingginya biaya yang harus ditanggung.

"Masalahnya, tim ekonomi yang sama yang menjadi bagian dari persoalan tersebut masih bercokol di pemerintahan," katanya.

Atas dasar itu, Bowo menilai, posisi sejumlah menteri yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi perlu dikaji kembali apabila Presiden Prabowo ingin melakukan perubahan arah kebijakan secara lebih besar.

LSP Sebut 9 Menteri Layak Reshuffle 

Dalam kajiannya, LSP mengelompokkan sejumlah persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah ke dalam tiga kategori, yaitu kemunduran ekonomi, rente ekonomi, dan kemarahan publik.