Pramono Berharap Tak Ada Lagi Pemangkasan Dana Bagi Hasil untuk DKI Jakarta

fin.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pemerintah pusat tidak kembali memangkas dana bagi hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Bismillah, mudah-mudahan nggak,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat, 19 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan berkurangnya alokasi DBH dari pemerintah pusat kepada DKI Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan jajaran eksekutif agar mengantisipasi potensi penurunan kembali dana bagi hasil yang diterima ibu kota.

Menurut Basri, pemerintah pusat saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program sosial yang membutuhkan anggaran besar, sehingga berpotensi memengaruhi besaran DBH yang dialokasikan ke daerah.

“Bisa jadi, DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar,” kata Basri.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan langkah antisipatif apabila terjadi penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat.

Basri juga menekankan pentingnya peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta secara lebih optimal guna meningkatkan pendapatan daerah.

“Serta creative financing perlu dilakukan,” ujar Basri.

Dengan berbagai potensi tantangan fiskal tersebut, DPRD DKI Jakarta mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal meskipun terjadi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.