Pemprov DKI Targetkan 253 Sekolah Swasta Gratis pada 2027
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perluasan program sekolah swasta gratis hingga mencapai 253 sekolah pada 2027.
fin.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perluasan program sekolah swasta gratis hingga mencapai 253 sekolah pada 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, program sekolah swasta gratis telah berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 103 sekolah dilibatkan dalam program tersebut, kemudian bertambah 50 sekolah pada 2026.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD menyepakati penambahan 100 sekolah lagi. Dengan demikian, jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program pendidikan gratis tersebut ditargetkan mencapai 253 sekolah.
“Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100, totalnya jadi 253,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Baca Juga
Pramono menyampaikan, teknis pelaksanaan dan rincian penambahan sekolah masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut berkaitan dengan penetapan alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab bersama pihak eksekutif dan legislatif.
“Mengenai detailnya nanti adalah kesepakatan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena apapun penganggaran adalah menjadi kewenangan bersama,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menerangkan bahwa pelaksanaan program sekolah swasta gratis merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis.
Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang untuk terus memperluas cakupan program tersebut. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tidak hanya sekolah umum, pemerintah daerah juga berencana memperluas penerima manfaat program hingga mencakup lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren.
“Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mengalami mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen termasuk pondok pesantren,” jelasnya.
Baca Juga
Pramono turut mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga pendidikan berbasis keagamaan sebenarnya telah menjadi bagian dari program sekolah gratis yang berjalan saat ini. Di antaranya pondok pesantren dan madrasah.
“Dan saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah ada pondok pesantrennya, madrasah sudah ada,” pungkas Mas Pram sapaan akrabnya.