.png)
fin.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa dalam praktik politik di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi maupun partai penyeimbang. Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk merespons sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menegaskan tidak ada posisi abu-abu dalam sikap politik mereka.
“Ya bagus saja, enggak ada masalah. Yang jelas di dalam praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu enggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, ya enggak dikenal di sistem kita,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa yang lebih penting saat ini bukan memperdebatkan label politik seperti oposisi atau penyeimbang, melainkan memperkuat kebersamaan dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Menurut Jazilul, fokus utama seluruh elemen politik dan masyarakat adalah menjaga soliditas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Ia menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya merealisasikan visi, misi, dan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
“Nah, kita tidak sedang berpolemik soal mendiskreditkan partai lain atau tidak. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya. Itu saja,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga menilai setiap partai politik maupun kelompok masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Namun, ia menekankan bahwa kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa harus menjadi prioritas utama.
“Yang lebih penting dari semua itu adalah soliditas dan kekompakan. Karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapa pun, pihak mana pun, publik, partai politik, organisasi kemasyarakatan semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu,” jelasnya.
Jazilul menambahkan bahwa berbagai program pemerintah tentu tidak luput dari kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan. Meski demikian, ia menilai yang paling penting saat ini adalah menjaga persatuan agar target pembangunan nasional dapat tercapai.
“Karena memang semua program yang kita rencanakan ini memang tidak semuanya sempurna. Yang harus sempurna hari ini adalah soliditas dan persatuan menurut saya. Karena publik, yang diinginkan oleh publik itu supaya terwujud apa yang menjadi janji, program yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menegaskan, partainya telah menetapkan posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan bukan dimaknai sebagai oposisi maupun posisi abu-abu.
Menurut Said, peran sebagai penyeimbang dijalankan dengan cara mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, sekaligus tetap memberikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.
"Sesuai keputusan Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu," kata Said dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengarahkan agar partai bersikap objektif dan proporsional dalam menyikapi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, PDIP tetap akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diberikan hingga akhir masa pemerintahan Prabowo pada 2029, selama kebijakan yang diambil dinilai memberikan dampak positif bagi rakyat.
