Prabowo Perintahkan Panglima TNI-Kapolri Usut Dugaan Beking 1.000 Tambang Ilegal

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu. Menurutnya, jumlah tambang ilegal yang mencapai ribuan tidak mungkin beroperasi dalam waktu lama tanpa adanya pengetahuan, pembiaran, atau bahkan keterlibatan oknum pejabat.

“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” kata Prabowo dalam pidatonya di DPR/MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia menegaskan pengusutan harus dilakukan secara serius. Prabowo juga mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat apabila berbagai pelanggaran di wilayahnya tidak mampu ditertibkan.

“Kapolri dan Panglima TNI, ya usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” ujarnya.

Menurut Prabowo, seorang pemimpin maupun komandan harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap bawahannya sendiri jika terbukti melakukan pelanggaran. Sikap tersebut dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

“Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.

Presiden mengakui keputusan menindak bawahan terkadang tidak mudah, terutama ketika orang tersebut merupakan aparat yang sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan atau bahkan kenaikan pangkat.

Namun, menurut Prabowo, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan hubungan pribadi maupun perasaan.

“Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan sumpah jabatan yang diembannya menuntut setiap keputusan pemerintah didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan pertimbangan emosional.

“Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Karena itu, ia kembali menekankan kepada Panglima TNI dan Kapolri agar mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

“Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” katanya.