.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara sekaligus mencegah kebocoran keuangan yang selama ini membebani APBN.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Prabowo, banyak perusahaan negara yang selama bertahun-tahun tidak memberikan keuntungan, tetapi tetap beroperasi dan menghabiskan anggaran negara.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Kaget Jumlah BUMN Ternyata Lebih dari 1.000 Entitas
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan negara yang sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan perkiraannya sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ia mengaku semula mengira jumlah BUMN di Indonesia hanya berkisar 300 perusahaan. Namun setelah mendapatkan data lengkap saat memimpin pemerintahan, jumlah entitas yang terkait dengan BUMN ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan.
“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” katanya.
Temuan tersebut, menurut Prabowo, menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan negara yang dinilai tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Pemerintah Bidik Penutupan Hingga 800 Perusahaan Negara
Prabowo menegaskan bahwa langkah penataan BUMN belum akan berhenti pada 240 perusahaan yang sudah ditutup. Pemerintah bahkan menargetkan akan menutup lebih banyak perusahaan negara yang dianggap tidak produktif.
