.png)
Menurutnya, jumlah perusahaan yang berpotensi ditutup dapat mencapai 700 hingga 800 entitas dalam beberapa waktu ke depan.
“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” ujarnya.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara agar lebih sehat, efisien, dan fokus pada sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Klaim Hemat Anggaran hingga Triliunan Rupiah
Prabowo juga mengklaim bahwa kebijakan penutupan ratusan perusahaan negara tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar. Penghematan itu berasal dari berkurangnya biaya operasional perusahaan, termasuk pengeluaran untuk gaji direksi, komisaris, hingga berbagai biaya administrasi lainnya.
Menurutnya, banyak perusahaan yang selama ini tetap berjalan meski tidak menghasilkan keuntungan dan justru menjadi beban keuangan negara.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” kata Prabowo.
Pemerintah berharap dana yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk program-program prioritas yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Soroti Dugaan Praktik Korupsi di Perusahaan Merugi
Selain persoalan efisiensi, Prabowo juga menyinggung adanya dugaan praktik korupsi yang kerap terjadi di perusahaan-perusahaan yang terus merugi. Menurutnya, kondisi rugi berkepanjangan sering kali dijadikan alasan untuk menutupi berbagai penyimpangan yang terjadi di internal perusahaan.
“Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” ucap Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga ingin memperkuat pengawasan serta tata kelola perusahaan negara agar lebih transparan dan akuntabel.
