.png)
fin.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas terhadap kepala daerah yang diduga terlibat praktik rasuah. Tim penindak komisi antirasuah berhasil menjaring tujuh orang dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Salah satu pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini adalah Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi mengenai rincian operasi tersebut saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026. Budi memaparkan bahwa tim penyidik mengamankan para pihak terkait di tiga lokasi berbeda yang meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
"Tujuh orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," kata Budi.
Rincian Pihak yang Terjaring Operasi Tangkap Tangan
Dalam pemaparannya, Budi Prasetyo memperjelas identitas kelompok yang diamankan oleh tim penindak. Selain mengamankan Bupati Langkat Ondim, petugas juga membawa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Sisa lima orang lainnya yang ikut terjerat dalam operasi ini berasal dari pihak swasta.
Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah ini memiliki tenggat waktu maksimal 1x24 jam. Waktu tersebut berguna untuk melakukan pemeriksaan intensif serta menentukan status hukum selanjutnya dari tujuh orang yang terjaring dalam OTT tersebut.
Penangkapan di Rumah Pribadi dan Penyegelan Lokasi
Budi juga meluruskan isu yang beredar mengenai lokasi penangkapan sang bupati. KPK menegaskan bahwa petugas menangkap Syah Afandin alias Ondim saat berada di kediaman pribadinya di Medan, bukan di tengah agenda resmi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
"Hal yang pasti, Bupati diamankan di rumah pribadinya yang berlokasi di wilayah Medan, Sumatera Utara," ujar Budi.
KPK juga menyegel sejumlah lokasi demi kelancaran kebutuhan proses penegakan hukum perkara ini. Langkah pengamanan dengan menyegel beberapa titik dilakukan karena saat ini status penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan.
"Untuk kebutuhan proses hukum, tentu tim memasang KPK line (segel KPK), menyegel beberapa titik lokasi sehingga ketika nanti diputuskan untuk naik ke penyidikan, ada kegiatan penggeledahan," katanya.
Pihak KPK memastikan tindakan penggeledahan di lokasi-lokasi tersebut akan segera berjalan begitu status perkara meningkat ke tahap penyidikan. Hal ini sangat penting guna memperkokoh basis pembuktian dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini.
Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Fee Proyek Dinas
Operasi senyap kali ini juga membuahkan hasil berupa penyitaan aset. KPK berhasil menemukan dan menyita uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat sebagai komitmen fee (imbalan) atas sejumlah proyek daerah.
“Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee (imbalan) proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati,” ujar Budi.
