.png)
fin.co.id - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Kabupaten Maluku Tengah justru berhasil memperoleh suntikan dana pembangunan dalam jumlah besar dari pemerintah pusat dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto. Ia menilai keberhasilan menghadirkan anggaran pembangunan itu merupakan buah dari sinergi yang dibangun Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir.
Apresiasi itu disampaikan usai Komisi III DPRD Maluku Tengah menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD mengevaluasi berbagai sumber pendanaan pembangunan yang masuk ke wilayah tersebut.
"Hasil evaluasi bersama Dinas PUPR menunjukkan anggaran yang masuk ke Maluku Tengah saat ini cukup fantastis. Ini merupakan bagian dari kerja keras Gubernur Maluku dan Bupati Maluku Tengah yang mampu membangun kolaborasi sehingga menarik perhatian pemerintah pusat," ujar Syahbudin.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Inpres Jalan Daerah (IJD) di Banda Naira. Pemerintah pusat mengalokasikan dana lebih dari Rp90 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan kepulauan bersejarah tersebut.
Syahbudin optimistis dukungan anggaran itu akan mempercepat penyelesaian pembangunan jalan di Banda Naira secara menyeluruh pada tahun ini.
Selain di Banda Naira, program IJD juga menyasar sejumlah wilayah lain di Kabupaten Maluku Tengah, termasuk Teon Nila Serua (TNS) serta ruas jalan Haria Bawah dan Haria Atas di Pulau Saparua. Pembangunan di ruas tersebut telah selesai dan asetnya resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui penandatanganan berita acara pengalihan aset.
"Karena itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah hari ini, khususnya kepada Gubernur dan Bupati yang berhasil menghadirkan pembangunan nyata bagi masyarakat Maluku Tengah," kata politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Syahbudin, keberhasilan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mampu membuka peluang lebih besar bagi pembangunan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah pusat tidak hanya tertuju pada pembangunan jalan, tetapi mulai merambah proyek infrastruktur strategis lainnya. Salah satunya adalah rencana pengembangan Bandara Banda Naira.
Berdasarkan pemaparan Dinas PUPR dalam rapat tersebut, proyek pengembangan bandara diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun, termasuk pembangunan landasan pacu (runway) sepanjang kurang lebih dua kilometer.
Syahbudin menilai rencana tersebut menjadi sinyal bahwa Banda Naira semakin dipandang sebagai kawasan strategis yang layak mendapatkan investasi infrastruktur berskala besar.
"Ini yang patut kita apresiasi. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Gubernur dan Bupati justru mampu melakukan gebrakan ke pemerintah pusat sehingga anggaran pembangunan bisa masuk ke Maluku Tengah," ujarnya.
Ia menambahkan, masuknya dana dari pemerintah pusat menjadi solusi atas keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.
Bahkan, menurutnya, nilai anggaran program Inpres Jalan Daerah yang diterima Maluku Tengah saat ini telah melampaui pagu anggaran Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari APBD.
