Kemenkeu Pelototi Pengelolaan Anggaran MBG! Purbaya Sebut Masih Banyak Kekurangan

fin.co.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah. Survei tersebut bertujuan memantau berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG sekaligus menemukan bagian yang masih membutuhkan perbaikan.

Kemenkeu Pantau Pelaksanaan MBG Lewat Kanwil DJPb

Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu tidak menempatkan perwakilan khusus untuk melakukan pemantauan program MBG. Sebaliknya, pemerintah memanfaatkan jaringan Kanwil Perbendaharaan yang sudah tersedia hingga tingkat II di seluruh Indonesia.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Melalui jaringan tersebut, Kemenkeu dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah. Pemantauan juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan laporan hasil pantauan, Purbaya menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG secara umum berjalan dengan baik. Namun, Kemenkeu tetap menemukan sejumlah kekurangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.

Ada Kekurangan, Hasil Evaluasi Akan Disampaikan ke BGN

Meski menilai pelaksanaan MBG secara umum berjalan baik, Kemenkeu masih menemukan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Setiap wilayah juga memiliki persoalan atau kekurangan yang berbeda sehingga hasil pemantauan perlu menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.

Kemenkeu kemudian akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, BGN dapat menindaklanjuti berbagai temuan dari pemantauan di lapangan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik ke depan.

“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” jelasnya.

Di sisi lain, Purbaya hingga saat ini belum bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program MBG. Menurut Purbaya, Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal di lingkungan BGN.

“Saya belum ketemu ketua BGN, dia masih konsolidasi. Begitu sudah selesai konsolidasi saya datang ke sana,” kata Purbaya.

Pertemuan tersebut nantinya dapat menjadi kesempatan untuk membahas lebih lanjut hasil pemantauan yang dilakukan jajaran Kemenkeu. Terlebih, evaluasi dari berbagai daerah akan menjadi bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Realisasi Anggaran MBG Capai Rp101,1 Triliun