Pascagempa Flores, Imigrasi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

fin.co.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan layanan dan pengawasan keimigrasian tetap berlangsung di sejumlah wilayah Pulau Flores yang terdampak gempa bumi.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Keselamatan pegawai, masyarakat, serta warga negara asing (WNA) tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas keimigrasian pascabencana.

Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 05.58 WITA. Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.

Guncangan tersebut berdampak pada dua satuan kerja keimigrasian di Flores, yakni Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Hasil pemantauan Kanwil Ditjenim NTT menunjukkan terdapat kerusakan pada sejumlah bagian bangunan dan fasilitas penunjang di kedua kantor tersebut.

Di Kantor Imigrasi Labuan Bajo, kerusakan antara lain terjadi pada tembok pagar kantor, dinding serta plafon ruangan kepala kantor. Bagian plafon Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Komodo juga mengalami kerusakan.

Sementara di Kantor Imigrasi Maumere, kerusakan ditemukan pada plafon teras depan kantor, konter imigrasi di Pelabuhan Laut L-Say Maumere, serta ruang server.

Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian jajaran Kanwil Ditjenim NTT untuk dilakukan pemantauan dan penanganan sesuai tingkat kerusakan serta kondisi keamanan masing-masing fasilitas.

Kepala Kanwil Ditjenim NTT Saroha Manullang telah menginstruksikan satuan kerja terkait melakukan asesmen teknis terhadap kondisi bangunan. Selain itu, keselamatan seluruh personel dan keberlangsungan pelayanan keimigrasian juga menjadi bagian dari evaluasi pascagempa.

“Saya minta kepada jajaran keimigrasian di wilayah Provinsi NTT, khususnya di pulau Flores, untuk memastikan kondisi dan keselamatan seluruh pegawai beserta keluarga, termasuk melakukan pendataan terhadap pegawai yang terdampak langsung maupun tidak langsung akibat musibah,” ujar Saroha dalam keterangan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Saroha memastikan pelayanan keimigrasian di kantor maupun TPI tetap diupayakan berjalan dengan mempertimbangkan situasi dan hasil pemeriksaan di masing-masing lokasi.

“Apabila terdapat bagian bangunan atau fasilitas yang dinilai membahayakan, akses dibatasi hingga terdapat kepastian mengenai keamanan dan kelayakannya. Pada saat yang sama, dokumen negara, dokumen keimigrasian, arsip, blanko dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, serta dokumen penting lainnya dipastikan tetap aman,” imbuh Saroha.

Pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan pascagempa. Jajaran Imigrasi NTT diminta tetap memberikan pelayanan secara responsif, sembari melakukan penyesuaian apabila kondisi fasilitas maupun lingkungan sekitar tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan seperti biasa.

Selain melayani masyarakat, petugas imigrasi juga tetap memantau keberadaan serta kondisi WNA yang berada di wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan terutama di kawasan wisata, hotel, dan sejumlah lokasi yang memiliki potensi terdampak bencana.

WNA yang mengalami dampak akibat gempa diarahkan untuk berkoordinasi dengan kantor imigrasi terdekat apabila membutuhkan bantuan atau tindak lanjut terkait status dan izin keimigrasian mereka.

Untuk memperkuat penanganan, Kanwil Ditjenim NTT juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, BMKG, Basarnas, Kepolisian, pengelola pelabuhan dan bandar udara, serta instansi terkait lainnya.