Pimpinan MPR: Kesetaraan Perempuan Bukan Sekadar Isu, tapi Agenda Besar Bangsa

fin.co.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perjuangan mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan bangsa. Menurutnya, persoalan perempuan tidak seharusnya dipandang sebagai isu sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Lestari dalam diskusi mengenai perempuan yang digelar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Lestari mengatakan Indonesia memang telah mencatat sejumlah kemajuan dalam mendorong peran perempuan. Namun, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang membuat perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara.

Ia menggambarkan hambatan tersebut sebagai "tembok kaca" yang membuat perempuan harus menghadapi tantangan besar untuk mencapai posisi dan kesempatan yang sama.

"Bicara tentang perempuan dan memosisikan perempuan dengan setara, sejatinya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan," kata Lestari dikutip dari Antara.

Keterwakilan Perempuan Masih Rendah

Menurut Lestari, salah satu gambaran ketimpangan dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di parlemen. Meski kebijakan afirmasi telah menetapkan kuota 30 persen calon legislatif perempuan, jumlah perempuan yang saat ini duduk di DPR RI baru sekitar 21,9 persen.

Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan kurangnya minat perempuan untuk terjun ke politik. Dukungan dari lingkungan keluarga dan sosial juga menjadi faktor yang menentukan.

Lestari mengungkapkan, partai politik masih menghadapi tantangan dalam mencari kader perempuan yang benar-benar siap masuk ke arena politik.

"Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin," ujarnya.

Ketimpangan Juga Terjadi di Dunia Kerja

Lestari juga menyoroti kesenjangan dalam sektor ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan disebut masih berada di kisaran 55 persen, sementara laki-laki mencapai sekitar 84 persen.

Selain itu, sekitar 61 persen perempuan masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki yang berada pada posisi pekerjaan yang sama.

Menurut Lestari, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama perempuan bukan berada pada kemampuan individu. Hambatan justru banyak muncul dari struktur sosial dan budaya yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil.