Viral! Wagub Kalbar Ancam Pemerintah Pusat: 'Jangan Dipikir Kalbar Tak Bisa Jadi Papua dan Aceh'
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan yang menyinggung kemungkinan Kalbar menjadi seperti Papua dan Aceh jika keadilan sosial tidak terwujud mendadak viral di media sosial.
Tidak hanya soal sumber daya alam, Krisantus juga menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Ia menceritakan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam perjalanan tersebut, ia mengaku menemukan banyak jembatan dengan kondisi yang memprihatinkan.
Menurut Krisantus, terdapat sekitar 34 jembatan yang harus dilewati dengan kondisi yang tidak ideal.
Baca Juga
“Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai,” bebernya.
Cerita tersebut menggambarkan persoalan konektivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah Kalimantan Barat.
Bagi daerah dengan wilayah yang luas, keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting. Infrastruktur bukan hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan biaya distribusi barang, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, ketika infrastruktur dasar belum memadai, potensi ekonomi daerah yang besar belum tentu dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Krisantus juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Barat.
Ia menilai masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan meski daerah tersebut memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar.
Baca Juga
“Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Bagi Krisantus, pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau eksploitasi sumber daya alam. Yang tidak kalah penting adalah seberapa jauh masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi tersebut.
Dengan kata lain, kekayaan alam harus mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.