Kemenkeu Kucurkan Rp7 Triliun ke BPS untuk Perbaiki Data Desil Subsidi Energi

fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap skema pendataan desil untuk penyaluran subsidi energi. Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan ketidaktepatan data di lapangan, di mana masyarakat dari kelompok rentan justru terdata dalam kategori mampu (desil 9 dan 10).

Guna mendukung keakuratan pendataan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

"Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini," kata Purbaya kepada wartawan, Rabu, 26 Agustus 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa penambahan anggaran bernilai sekitar Rp7 triliun tersebut dicairkan guna memenuhi permintaan BPS sejak awal tahun demi menyempurnakan kualitas basis data.

"Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun diambil, karena penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus," ungkapnya.

Menkeu tidak memungkiri adanya margin kesalahan atau kekeliruan klasifikasi dalam proses pendataan saat ini. Namun, ia optimistis evaluasi dan pembaruan data yang sedang berlangsung akan menghasilkan pemetaan yang jauh lebih presisi untuk tahun mendatang.

"Jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rata," ujarnya.

Skema penyaluran subsidi energi berbasis Regsosek/DTKS sebelumnya menuai sorotan dari publik. Hal ini disebabkan oleh temuan lapangan yang menunjukkan masyarakat kelas menengah bawah hingga kelompok rentan—seperti pengemudi ojek online yang masih tinggal di kontrakan atau pedagang keliling—malah terdaftar pada kategori desil 9. Kondisi tersebut membuat mereka terancam kehilangan akses terhadap bantuan sosial maupun subsidi energi.

Fajar Ilman/Disway