Mengapa Nama Puan Maharani Tak Ada di Surat RUU Perampasan Aset? PDI-P Beri Penjelasan Begini...

fin.co.id - PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan setelah nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tercantum dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Surat tersebut ditandatangani empat pimpinan DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Di tengah munculnya sorotan tersebut, PDI-P menegaskan tetap mendukung penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memiliki komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi.

"Jadi, komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," ujar Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.

Menurut Hasto, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sikap politik PDI-P yang telah menjadi keputusan dalam kongres partai.

Perjuangan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lanjut dia, juga menjadi bagian dari eksistensi PDI-P.

“Bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," sambungnya.

Meski demikian, Hasto menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan undang-undang. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan komitmen seluruh penyelenggara negara, termasuk ketegasan pemimpin nasional dan aparat penegak hukum.

"Kita harus melihat bahwa pemberantasan korupsi itu merupakan satu kesatuan komitmen yang memerlukan dari aspek leadershipnya. National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," tutur Hasto.

PDI-P Singgung Kepemimpinan Kolektif DPR

Hasto juga menyinggung mekanisme kepemimpinan DPR yang bersifat kolektif-kolegial. Karena itu, menurutnya, keputusan maupun respons DPR tidak hanya bergantung pada satu orang pimpinan.

"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," ujar Hasto

Dia menjelaskan, pembahasan mengenai respons DPR terhadap aspirasi masyarakat dilakukan bersama oleh para pimpinan DPR.

DPP PDI-P kemudian menugaskan Fraksi PDI-P DPR RI untuk memberikan penjelasan mengenai sikap partai terkait isu tersebut.

Hasto kembali menegaskan komitmen PDI-P dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, perjuangan melawan korupsi telah menjadi bagian dari perjalanan politik partainya.