.png){kind=small}
Niat Cari Kerja Bergaji Besar, WNI Malah Dijebak Jadi Tentara Asing: DPR Bongkar Modusnya!
Siasat licik dalam merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk disulap menjadi personel militer luar negeri akhirnya terkuak.
fin.co.id - Siasat licik dalam merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk disulap menjadi personel militer luar negeri akhirnya terkuak. DPR RI mengungkapkan dalang di balik praktik ini memanfaatkan kedok lowongan kerja sipil, seperti staf administrasi hingga petugas keamanan (satpam), lengkap dengan iming-iming imbalan finansial yang sangat menggiurkan.
Temuan tersebut bersumber dari laporan resmi otoritas intelijen dalam negeri. Pihak ketiga dari negara luar sengaja merancang tawaran pekerjaan yang terkesan jauh dari aktivitas militer untuk mengelabui para pencari kerja.
Mengenai mekanisme pendaftaran hingga penjebakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membeberkan detailnya. Dia mengatakan, para pencari kerja ditawari gaji yang cukup besar.
"Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar," kata Dasco di DPR RI, Selasa, 1 September 2026.
Baca Juga
Politikus dari Partai Gerindra ini menambahkan, setelah para pendaftar tergiur dan menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, alur penempatan mereka mendadak dialihkan secara paksa ke dalam struktur angkatan bersenjata.
"Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat," ujarnya.
Guna membendung jatuhnya korban lebih banyak dari skema penipuan ini, kata dia, pemerintah merespons cepat melalui sinergi antara badan intelijen nasional dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah pencegahan dilakukan dengan mengutus perwakilan diplomatik ke berbagai kawasan yang terindikasi terlibat.
"Pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut," tutur Dasco.
Anisha Aprilia/Disway
