.png){kind=small}
Kementerian PKP Butuh BLU, Ara Ungkap Alasannya
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di kantor Kementerian PANRB, Jumat, 11 September 2026.
"Jadi ini bukan di-aret tambah dan di-aret kali, bukan 5.000 tambah 100.000 dan 14.000, tapi 45.000 tambah kali 8. Jadi tentu memerlukan suatu strategi yang berbeda," tutur Ara.
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian PKP juga memperoleh dukungan dari sejumlah kementerian, lembaga, maupun sektor swasta.
Salah satu dukungan datang dalam bentuk hibah lahan seluas 30 hektare dari Lippo di kawasan Meikarta. Ara menyebut dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk penyediaan lahan yang cukup besar untuk mendukung program pemerintah.
Selain itu, terdapat dukungan lahan dari kementerian lain. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan lahan seluas 45 hektare di Depok, sedangkan Kementerian Hukum memberikan lahan seluas 3 hektare di Tangerang untuk dikelola Kementerian PKP.
Baca Juga
Menurut Ara, berbagai aset dan dukungan lahan tersebut membutuhkan tata kelola yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
"Nah, jadi sangat membutuhkan BLU dari hasil konsultasi kami dengan Menteri Hukum dan Kepala Badan Pengaturan BUMN," tukasnya.
Candra Pratama/Disway
