ADB Kucurkan Pinjaman Rp11,5 Triliun untuk Benahi Pengelolaan Fiskal Indonesia

fin.co.id - Sebanyak 35-40 persen dari total pengeluaran publik Indonesia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penguatan sistem pengelolaan keuangan publik daerah menjadi bagian dari program yang mendapat dukungan Bank Pembangunan Asia (ADB).

ADB menyetujui program pinjaman senilai 650 juta dolar AS atau setara Rp11,5 triliun untuk membantu Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, mendorong tata kelola secara digital, serta meningkatkan penyampaian layanan publik.

Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov mengatakan fasilitas tersebut akan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dana publik. Pinjaman itu diberikan melalui subprogram Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance/ADIL).

“Program ini akan mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan data fiskal, serta penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Fokus Program ADIL

Program ADIL merupakan kelanjutan dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program ini diarahkan untuk menangani berbagai tantangan struktural dalam sistem fiskal daerah di Indonesia.

Menurut Bobur, penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di daerah diperlukan untuk mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal dan administratif. Ketimpangan itu dapat berdampak pada administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, serta penyediaan layanan publik di berbagai wilayah.

Kerangka kerja sama tersebut juga mencakup sejumlah isu perlindungan hak-hak sipil. Di dalamnya termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan serta integrasi risiko bencana.

Dukungan untuk Target Indonesia 2045

Program ADIL turut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) dan Visi Indonesia Emas 2045. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta penguatan keberlanjutan lingkungan.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan. Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Bobur.

Sebagai informasi, ADB merupakan bank pembangunan multilateral yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di kawasan Asia dan Pasifik.

ADB bekerja sama dengan negara anggota dan mitranya untuk menangani berbagai tantangan pembangunan melalui pembiayaan dan kemitraan strategis.