DPR Soroti Kinerja Komdigi Tangani Judol, Perlindungan Anak, dan Blank Spot

fin.co.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, mempertanyakan kemampuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menangani sejumlah persoalan di ruang digital. Sorotan tersebut mencakup penanganan judi online, perlindungan anak, hingga pemerataan akses internet.

Cindy menilai penguatan infrastruktur digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital. Ia menyoroti porsi anggaran pengembangan dan penguatan infrastruktur digital yang memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil. Menurut Cindy, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kapasitas pengawasan pada 2027 dapat mengikuti perkembangan risiko digital.

“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy dalam Rapat Kerja dengan Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 September 2026.

Cindy Soroti Masalah Blank Spot dan Kualitas Internet

Persoalan lain yang menjadi perhatian Cindy adalah pemerataan konektivitas internet. Ia menyebut masih banyak wilayah yang menghadapi blank spot sekaligus kualitas konektivitas internet yang belum memadai.

Temuan tersebut ia dapatkan ketika melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Bahkan, masyarakat di beberapa wilayah masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam, meski jangkauan koneksinya terbatas.

“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.

Anggaran Infrastruktur Digital Harus Berdasarkan Outcome

Cindy menegaskan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, kualitas layanan serta manfaat yang dirasakan masyarakat juga perlu menjadi ukuran.

Karena itu, ia meminta penyesuaian anggaran mempertimbangkan capaian dan outcome. Dengan demikian, investasi digital dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.