DPR Soroti Tawaran Haji 'Langsung Berangkat' di Medsos, Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan

fin.co.id - Tawaran keberangkatan haji dengan biaya ratusan juta rupiah dan janji berangkat dalam waktu singkat menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania. Ia menilai informasi yang beredar di media sosial perlu mendapat pengawasan lebih ketat agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran haji tanpa masa tunggu.

“Kalau sudah soal haji itu iklan, haji Rp400 juta, Rp500 juta langsung berangkat? Terus ada juga yang mengatakan khusus atau bagaimana, yang satu prioritas atau apa, yang satunya lagi Rp250 juta. Orang kan tergiur, Pak. Rp250 juta tidak nunggu terus langsung berangkat,” ujar Ina.

Pernyataan tersebut disampaikan Ina saat meninjau Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Banten, dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Ina, masyarakat masih menemukan berbagai iklan di media sosial yang menawarkan keberangkatan haji dengan biaya tertentu serta menjanjikan waktu keberangkatan yang singkat. Kondisi itu berpotensi membingungkan masyarakat, khususnya mereka yang belum memahami mekanisme penyelenggaraan ibadah haji.

Ia menilai masyarakat bisa menganggap informasi yang muncul di media sosial sudah melalui penyaringan atau verifikasi. Karena itu, pengawasan terhadap informasi dan promosi layanan haji maupun umrah di ruang digital perlu diperkuat.

Edukasi Haji Perlu Diperluas ke Daerah

Selain memperketat pengawasan, Ina meminta edukasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji diperluas kepada masyarakat di daerah. Menurutnya, masih ada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi resmi sehingga membutuhkan layanan penyuluhan yang dapat menjelaskan mekanisme haji secara langsung.

Pengalaman tersebut ia temukan ketika melakukan sosialisasi di Situbondo. Ina mengatakan masyarakat di daerah itu cenderung lebih mempercayai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah, DPR, dan KBIHU untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan haji dan umrah.

“Memang kita juga harus kerja sama dengan KBIHU karena untuk manasik dan yang lainnya. Tetapi perlu juga diberikan masukan dan teguran, jangan seolah-olah KBIHU lebih tinggi daripada Kemenhaj dan Anggota Dewan yang selalu keliling ke masyarakat,” katanya.

Ina Soroti Implementasi Pemberantasan Mafia Haji

Ina juga menegaskan bahwa upaya memberantas praktik yang merugikan masyarakat tidak cukup hanya melalui slogan. Ia meminta setiap kebijakan dan langkah pengawasan memiliki implementasi yang jelas, termasuk capaian serta indikator untuk mengukur keberhasilannya.

“Saya setuju (tagline-nya), bongkar mafia haji dan umrah. Jangan sampai istilahnya ‘hangat-hangat tahi ayam’. Ini kan harus ada implementasinya, ada capaiannya, ada barometernya, indikatornya apa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang Abdullah Hasyim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan haji maupun umrah dari agen yang tidak jelas status dan afiliasinya.

Ia meminta masyarakat memastikan legalitas serta informasi mengenai penyelenggara sebelum menggunakan layanan yang ditawarkan.