Wacana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi, Legislator PKS: Cukup Pakai 20 Persen APBN

fin.co.id - Rencana pendidikan gratis dari jenjang Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi mendapat dukungan dari Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Ia menilai, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Fikri mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah melakukan penghitungan secara cermat mengenai skema pendanaan program pendidikan gratis. Menurutnya, amanat konstitusi mengenai alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan bahkan memungkinkan pembiayaan tidak hanya bagi sekolah negeri, tetapi juga instansi pendidikan swasta.

"Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis," tegas Politisi Fraksi PKS ini, dikutip Senin, 21 September 2026.

Menurut Fikri, pelaksanaan kebijakan tersebut akan memiliki landasan eksekusi mulai 2027. Pada tahun tersebut, postur APBN akan mulai melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/XXII/2024.

Berdasarkan putusan tersebut, biaya pendidikan tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, wajib digratiskan. Fikri yang merupakan Mantan Kepala SMK di Tegal itu mengungkapkan hal tersebut sebagai langkah nyata menuju pembebasan biaya pendidikan secara menyeluruh.

Pendidikan Gratis Dinilai Paling Dinantikan

Rencana Presiden Prabowo untuk menggratiskan pendidikan negeri sebelumnya juga mencakup peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana korupsi. Fikri menilai rencana tersebut merupakan kebijakan yang sangat dinantikan masyarakat.

"Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama," kata Fikri dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Ia menegaskan bahwa pemenuhan amanat konstitusi melalui alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN menjadi dasar yang menurut FPKS cukup untuk menghitung pembiayaan pendidikan mulai SD hingga Perguruan Tinggi (PT), termasuk pendidikan swasta.

Janji Prabowo Perluas Akses Pendidikan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas khusus untuk merumuskan kebijakan biaya pendidikan negeri gratis. Kebijakan yang akan dirumuskan itu mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.