Gerindra Minta Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Asing dan Oligarki dalam Penyadapan Presiden

fin.co.id - Penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu diperluas.

Partai Gerindra meminta Polri tidak hanya mengusut empat tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak asing, oligarki, hingga kekuatan politik tertentu.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad menyampaikan usulan tersebut di Jakarta, Minggu, 8 November 2026. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan, bahkan dapat dikategorikan sebagai insubkoordinasi di lingkungan pemerintahan.

"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad.

Ia secara khusus meminta penyidikan terhadap mantan Kapolri berinisial LSP diperluas, termasuk menelusuri kemungkinan peristiwa serupa selama enam tahun masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Polri.

Gerindra Usulkan Penelusuran Keterlibatan Pihak Lain

Kamrussamad menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing dalam dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan kedaulatan nasional.

Selain pihak asing, ia meminta kemungkinan keterlibatan oligarki yang mensponsori kegiatan tersebut maupun kekuatan politik tertentu turut ditelusuri.

Jika diperlukan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kamrussamad menilai perkara tersebut sudah menyangkut keamanan negara serta keberlangsungan pemerintahan yang sah.

DPR Bisa Bentuk Pansus untuk Mendalami Kasus

Tidak hanya melalui penyidikan Polri, Kamrussamad juga membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) di parlemen. Langkah tersebut dinilai dapat digunakan untuk mendalami perkara sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia menjelaskan bahwa aspirasi pembentukan pansus dapat disampaikan melalui Badan Musyawarah (Bamus) hingga Komisi III yang menjadi mitra Polri.

"Jika dipandang harus melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan panja atau pun tingkatan panja," katanya.

Polri Telah Tetapkan Empat Tersangka

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.