Tekan Biaya Haji 2027, Kemenhaj Pertimbangkan Maskapai dengan Tarif Lebih Kompetitif

fin.co.id - Biaya penerbangan menjadi salah satu penentu angka final Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI masih menghitung skema penerbangan sekaligus membuka opsi penggunaan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan mengatakan, pemerintah masih melakukan negosiasi dengan maskapai untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien. Proses tersebut sudah berlangsung berulang kali melalui pertemuan langsung maupun secara daring.

“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Biaya Penerbangan Jadi Penentu BPIH 2027

Besarnya porsi biaya penerbangan membuat komponen tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan BPIH. Ian menyebut biaya penerbangan mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH.

“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.

Karena itu, Kemenhaj mulai membahas kemungkinan menggunakan maskapai alternatif. Pilihan tersebut diarahkan pada maskapai yang mampu memberikan harga lebih kompetitif, meskipun perhitungannya tetap dilakukan secara cermat.

“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.

Menurut Ian, harga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan skema penerbangan. Kemenhaj tetap harus memastikan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah dapat terjamin.

“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.

Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mencari skema penerbangan yang lebih efisien. Perhitungan tersebut mencakup alokasi di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.

Selain penawaran dari maskapai, pergerakan harga avtur dan nilai tukar juga menjadi variabel dalam kalkulasi biaya penerbangan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghitung setiap komponen secara hati-hati sebelum mengambil keputusan.

Negosiasi Maskapai Masih Berlangsung

Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah mencapai tahap akhir. Dengan kondisi tersebut, penerbangan masih menjadi salah satu komponen utama yang menentukan angka final BPIH.

Kemenhaj tetap mengupayakan agar angka BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah disampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI. Namun, pemerintah belum menyampaikan angka akhirnya karena pembahasan dan negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.