Nasional

209 Hektare Lahan Gambut Masih Terbakar, Pemerintah Perkuat Operasi Karhutla

Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas yang masih memiliki area gambut terbakar.

209 Hektare Lahan Gambut Masih Terbakar, Pemerintah Perkuat Operasi Karhutla
BNPB kembali menyiapkan operasi udara untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, Jumat, 18 September 2026.

fin.co.id - Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas yang masih memiliki area gambut terbakar.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa sekitar 209 hektare lahan gambut masih membutuhkan penanganan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Laporan tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan karhutla yang berlangsung secara hybrid di Istana Merdeka, Rabu, 23 September 2026.

Berdasarkan data hingga 22 September 2026, BNPB mencatat dari total target penanganan 1.212,52 hektare lahan gambut terbakar, sebanyak 1.002,74 hektare telah berhasil dipadamkan. Dengan demikian, masih terdapat 209,78 hektare area yang perlu ditangani.

Suharyanto mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan intensitas operasi pemadaman. Selain menangani area yang masih terbakar, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

"Ini kami ikuti terus hari per hari, sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," jelas Suharyanto.

Ia menjelaskan, operasi pemadaman melalui jalur darat masih menjadi upaya utama. Operasi tersebut kemudian diperkuat dengan dukungan operasi udara serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, pelaksanaan OMC masih menghadapi sejumlah kendala, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Asap tebal di wilayah tersebut mengganggu aktivitas penerbangan, termasuk pelaksanaan OMC dan operasi water bombing.

Kondisi tersebut juga berdampak pada penerbangan komersial di wilayah terdampak. Meski menghadapi kendala, pemerintah memastikan operasi pemadaman dan OMC tetap dilanjutkan hingga musim hujan alami tiba.

"Kami akan terus melaksanakan kegiatan dengan maksimal, dan kondisi tersebut kami yakinkan akan berakhir paling cepat pertengahan Oktober 2026, dan paling lambat minggu ke-tiga November 2026," tambah dia.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar penanganan karhutla semakin diperkuat. Penguatan dilakukan dengan meningkatkan operasi darat, mengoptimalkan dukungan udara, serta melanjutkan OMC dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Prabowo juga meminta jajaran terkait menyiapkan alternatif penggunaan pesawat dengan kemampuan membawa muatan water bombing yang lebih besar. Opsi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman, khususnya di lokasi yang membutuhkan dukungan operasi udara.

“Presiden juga meminta disiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar untuk mempercepat pemadaman,” jelas Sekretariat Kabinet RI melalui akun Instagram resminya, @sekretariat.kabinet.

Berita Terkait