Sekolah Negeri Gratis 2027 Tanpa Anggaran Baru, Menkeu Ungkap Sumber Dananya

fin.co.id - Program sekolah negeri gratis pada 2027 tidak mendapat tambahan anggaran khusus. Dana untuk menjalankan program tersebut akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar 20 persen atau Rp820,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah kini membahas kembali desain penggunaan anggaran pendidikan yang sudah tersedia. Pembahasan itu mencakup anggaran yang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga.

"Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Ia menyebut total anggaran pendidikan yang dibahas mencapai sekitar Rp820 triliun - Rp824 triliun. Anggaran tersebut akan didesain ulang agar dapat memperkuat kualitas pendidikan yang sudah berjalan.

Anggaran Pendidikan 2027 Didesain Ulang

Suahasil menekankan bahwa program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027. Dengan demikian, program tersebut tidak menggunakan anggaran baru.

"Kita bicara termasuk 2027, anggaran ada sekian bagaimana desainnya paling bak," ujarnya.

Pembahasan anggaran juga berkaitan dengan kebutuhan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pihaknya masih melakukan penghitungan anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.

"Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya," kata Brian.

Arahan Prabowo soal Pendidikan Gratis

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran agar pendidikan gratis dapat diberikan kepada anak-anak sejak mereka mengikuti program taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Arahan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh anak Indonesia.