UU APBN 2027 Disahkan, Gerindra Soroti Akses Pembiayaan Inovatif untuk Pemerintah Daerah

fin.co.id - Akses pembiayaan untuk program pembangunan strategis di daerah menjadi salah satu ruang yang tersedia setelah Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disahkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan, pemerintah daerah (pemda) dapat mengakses instrumen pembiayaan inovatif yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.

Menurut Budisatrio dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 30 September 2026, akses tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan agenda pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN.

"Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat," katanya.

Budisatrio menjelaskan, UU APBN 2027 memungkinkan pemda memperoleh akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional. Ia juga menilai ketersediaan dan fleksibilitas anggaran penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak yang langsung dirasakan masyarakat.

Gerindra Dorong Kepentingan Fiskal Daerah

Menurut Budisatrio, inovasi pembiayaan tersebut merupakan inisiatif Partai Gerindra dalam memperjuangkan agenda pembangunan daerah. Pada saat yang sama, kemampuan APBN tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

"Saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal," ucap Budisatrio.

Selain akses pembiayaan bagi pemda, Budisatrio mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah memperkuat fundamental APBN. Penguatan tersebut terutama dilakukan dari sisi penerimaan melalui peningkatan target tax ratio menjadi 10,4 persen PDB pada 2027 untuk menopang berbagai program strategis di tingkat nasional dan daerah.

Ia menilai peningkatan tax ratio menjadi fondasi penting bagi APBN. Dengan demikian, kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Gerindra Soroti Penerimaan Pajak

Budisatrio menegaskan Fraksi Partai Gerindra akan terus mengawal agenda peningkatan penerimaan pajak negara. Menurutnya, upaya tersebut perlu berjalan tanpa menambah beban pajak masyarakat dan dunia usaha.

"Fraksi Partai Gerindra akan terus mengawal agar agenda peningkatan penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan optimal, serta dilakukan tanpa menambah beban pajak masyarakat dan dunia usaha," kata Budisatrio.