Ini Kriteria Wapres Pendamping Prabowo Versi Muhammadiyah, Harus Berpijak pada Konstitusi

fin.co.id - Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi landasan utama bagi siapa pun yang nantinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden. Sosok tersebut juga harus mampu menempatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok di bawah kepentingan bangsa dan tanah air.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan sejumlah kriteria tersebut saat menghadiri rangkaian Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Menurut Haedar, calon wakil presiden harus mampu memberikan dukungan nyata kepada Presiden, berpegang teguh pada konstitusi, serta membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua," kata Haedar di sela Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu terpaku pada nama atau sosok tertentu dalam membicarakan calon pendamping Prabowo. Hal yang lebih penting ialah pemikiran, jiwa, orientasi, serta tindakan orang yang nantinya mengemban jabatan tersebut.

"Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah," katanya menegaskan.

Haedar juga mengingatkan bahwa calon wakil presiden harus memiliki orientasi pengabdian yang menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan tanah air Indonesia sebagai prioritas tertinggi.

Dengan prinsip tersebut, seorang wakil presiden tidak boleh mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok, maupun golongannya.

"Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri," ujarnya.

Penentuan Calon Wapres Menjadi Kewenangan Prabowo

Terkait proses penentuan pendamping Presiden, Haedar menilai Prabowo memiliki otoritas untuk mengusulkan calon wakil presiden. Karena itu, keputusan tersebut harus melalui perhitungan yang matang sesuai kebutuhan pemerintahan.

Ia menjelaskan, keberadaan wakil presiden diperlukan untuk memberikan dukungan kepada kepala negara. Hubungan kerja keduanya juga harus berjalan searah agar dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Karena presiden membutuhkan dukungan dari wapresnya, seia-sekata," katanya.

Ketika mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan calon wakil presiden berasal dari partai politik maupun luar partai politik, Haedar menegaskan bahwa penentuannya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyatakan bahwa siapa pun sosok yang nantinya dipilih Prabowo sesuai kewenangannya akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.