Kapolri Berganti, PDIP Soroti Netralitas dan Integritas Polri

fin.co.id - Penguatan supremasi hukum dan reformasi institusi menjadi harapan PDI Perjuangan (PDIP) setelah terjadinya pergantian pucuk pimpinan Polri.

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto menilai, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong Polri semakin profesional, berintegritas, netral serta berdiri tegak sebagai alat negara.

Pandangan itu disampaikan Hasto menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," kata Hasto.

Sebelum dilantik, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI. Komisi III DPR RI kemudian secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi sebagai Kapolri, sebelum keputusan tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada hari yang sama dan mendapatkan pengesahan DPR.

PDIP Soroti Profesionalitas dan Netralitas Polri

Bagi Hasto, pergantian Kapolri tidak cukup dilihat sebagai pergantian figur di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tersebut perlu menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri.

"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," ujarnya.

Hasto juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Komjen Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, transparansi penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral, no justice.

"Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral, no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," kata Hasto.

Ia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada penerapan hukum secara adil. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi maupun kedekatan politik seseorang.

Karena itu, PDIP menegaskan agenda reformasi Polri perlu dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.

Reformasi Polri Diminta Menjawab Harapan Publik

Hasto menyebut sejumlah agenda yang harus tercermin dalam penguatan reformasi Polri. Agenda tersebut mencakup independensi penyidikan dan penegakan hukum, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan pengawasan eksternal.

"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," ucapnya.