Profil Syahganda Nainggolan yang Dilantik Jadi Kepala Bakom: Dulu Aktif Kritik Pemerintah, Kini Masuk Istana
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari. Ia menjadi orang ketiga yang memimpin Badan Komunikasi Pemerintah sejak lembaga tersebut dibentuk pada 17 September 2025.
Daulat Rakyat kemudian berkembang menjadi partai politik dan mengikuti Pemilu 1999.
Perubahan pemerintahan setelah Habibie lengser turut memengaruhi perjalanan politik Syahganda. Ia kemudian terlibat dalam pendirian Partai Merdeka bersama Adi Sasono.
Keseriusannya terjun ke politik elektoral terlihat pada Pemilu 2004. Saat itu Syahganda maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Tangerang. Namun, perolehan suaranya belum cukup untuk membawanya ke DPR.
Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Syahganda sempat terafiliasi dengan PPP. Ia kemudian kembali maju sebagai calon anggota legislatif melalui Partai Golkar pada Pemilu 2009.
Baca Juga
Kembali gagal menuju Senayan, Syahganda tetap mendapat peran di lingkungan pemerintahan. Pada masa SBY, ia dipercaya menduduki posisi Dewan Komisaris Pelindo II.
Pada periode tersebut, ia juga mendirikan lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle (SMC).
Aktif Mengkritik Pemerintahan Jokowi
Ketika pemerintahan berganti ke Presiden Joko Widodo, Syahganda lebih banyak dikenal melalui aktivitasnya sebagai aktivis.
Namanya kemudian muncul sebagai salah satu tokoh dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kelompok tersebut aktif menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Aktivitas tersebut berujung pada proses hukum. Syahganda ditangkap bersama sejumlah aktivis KAMI lainnya, termasuk Jumhur Hidayat.
Baca Juga
Pada Oktober 2020, Syahganda dan sejumlah aktivis KAMI lainnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan.
Setelah menyelesaikan masa hukuman di Rutan Bareskrim pada Agustus 2021, ia kembali aktif dalam kegiatan advokasi publik, termasuk isu yang berkaitan dengan buruh.
Aktivitasnya di bidang kajian kemudian berlanjut dengan pendirian GREAT Institute pada 25 Januari 2025.
Dalam laman resminya, lembaga tersebut menyatakan memiliki pandangan bahwa Presiden Prabowo membawa visi kerakyatan yang sejalan dengan perjuangan GREAT Institute, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata.
Kini, perjalanan panjang Syahganda di bidang akademis, aktivisme, dan politik membawanya ke posisi baru di pemerintahan.