Kekeringan Bayangi 50 Ribu Hektare Sawah, Komisi IV DPR Soroti Program Irigasi

fin.co.id - Ancaman kekeringan terhadap sekitar 50 ribu hektare sawah di Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan. Menurut Herry, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi pelaksanaannya di daerah masih perlu diperkuat.

Herry menyampaikan hal tersebut saat ditemui di tempat pemeriksaan Karantina, Multi Terminal Indonesia Common Area (MTI CA), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Oktober 2026. Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kekeringan saat ini berdampak terhadap sekitar 50 ribu hektare sawah di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, selain irigasi tersier.

Serapan Program Irigasi Belum Sesuai Harapan

Herry menilai persoalan utama yang perlu mendapat perhatian berada pada pelaksanaan program di daerah, khususnya tingkat penyerapan. Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah menyiapkan program tersebut, tetapi pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan.

“Jadi tinggal komunikasi. Sebenarnya pemerintah sudah siap, tapi pelaksanaannya belum. Di kementerian mungkin juga ada masalah irigasi perpompaan, terus irigasi perpipaan, di samping irigasi tersier,” ujar Herry.

Ia kemudian menjelaskan perbedaan sistem irigasi yang menjadi bagian dari program tersebut. Irigasi perpompaan dilakukan dengan mengambil sumber air melalui pompa. Sementara itu, irigasi perpipaan juga menggunakan sistem pemompaan, tetapi air kemudian dialirkan melalui jaringan pipa.

“Kalau irigasi tersier kan harus ada sumber air yang besar. Kalau irigasi perpompaan itu ngebor. Kalau irigasi perpipaan juga begitu, ngebor, namun dialihkan dengan pipa. Kemungkinan daya serapnya, penyerapan dua program itu sangat tidak seperti yang kita harapkan,” jelasnya.

Menurut Herry, pemerintah daerah perlu lebih aktif menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Pertanian dinilai perlu ditingkatkan agar program yang sudah dipersiapkan dapat terlaksana.

“Ini kan nantinya komunikasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Dari kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, provinsi, sama Kementan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kalau persiapannya sudah, di awal tahun itu sudah disiapkan semua,” katanya.

Herry Dorong Daerah Lebih Aktif Ajukan Kebutuhan

Herry mengatakan pemerintah pusat tidak dapat membangun seluruh kebutuhan infrastruktur pertanian tanpa adanya usulan atau permintaan dari daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah pusat.

Ia juga menilai berbagai hambatan yang membuat penyerapan program masih rendah perlu dibahas lebih lanjut. Pembahasan tersebut diperlukan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program di daerah.

“Cuma mungkin pelaksanaannya di daerah, karena pusat juga enggak berani bangun tanpa ada permintaan daerah. Sebaiknya daerah mungkin mau minta ke pusat juga ada halangan yang apa, itu enggak tahu, nanti kita akan bahas,” ujar Herry.

Herry menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian. Ia menilai komunikasi yang lebih baik diperlukan agar program penyediaan air bagi lahan pertanian dapat terserap secara optimal.