Rocky Gerung Jilat Ludah Sendiri! Dulu Sok Keras Tolak Tawaran Masuk Istana, Tapi Lahap Juga Jabatan Wantimpres

fin.co.id - Jejak digital Rocky Gerung kembali menjadi sorotan setelah dirinya resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan lama Rocky ketika berbincang dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari kembali muncul ke publik. Dalam rekaman tersebut, Rocky pernah menyatakan akan menolak apabila mendapat tawaran untuk masuk ke lingkaran kekuasaan dengan alasan mengabdi kepada negara.

Video lawas itu kembali diunggah Feri Amsari melalui akun Threads miliknya. Feri menyoroti kembali pernyataan Rocky tersebut setelah sang akademisi kini resmi menjadi bagian dari Wantimpres.

Dalam rekaman itu, Feri awalnya menanyakan sikap Rocky jika suatu saat panggilan untuk mengabdi kepada negara datang melalui tawaran jabatan di pemerintahan.

"Kalau sewaktu-waktu, tiba-tiba memang panggilan untuk mengabdi itu datang?" tanya Feri.

Rocky ketika itu memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan tersebut.

"Saya bilang kalau tawaran itu datang maka saya akan dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya menolak," jawab Rocky.

Pernyataan tersebut kini kembali ramai diperbincangkan lantaran situasi Rocky telah berubah. Ia justru menerima tawaran Presiden Prabowo dan dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Rocky Jelaskan Alasan Terima Tawaran Prabowo

Setelah dilantik, Rocky menjelaskan alasan dirinya bersedia menerima posisi tersebut.

Ketika ditanya mengenai alasan menerima tawaran menjadi anggota Wantimpres, Rocky mempertanyakan alasan dirinya harus menolak.

“Alasan gua menolak apa?” kata Rocky saat ditanya wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Rocky menjelaskan bahwa posisi Wantimpres yang ditawarkan kepadanya berbeda dengan jabatan teknis dalam pemerintahan.

Menurut Rocky, Prabowo memberikan pesan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden memiliki kedudukan yang bersifat etis, bukan teknis.

“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan,” jelas Rocky.