APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Said Abdullah Soroti Nasib 280 Juta Rakyat

fin.co.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak sekadar dilihat dari besarnya angka yang tercantum di dalamnya.

Menurut Said, setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab, di balik nilai belanja negara yang mencapai ribuan triliun rupiah, terdapat kebutuhan dan kepentingan lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

"APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam," kata Said dalam keterangannya, Senin, 5 Oktober 2026.

Ia menyebut pemerintah bersama DPR telah menetapkan sejumlah indikator makroekonomi sebagai tolok ukur pencapaian APBN 2027.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di level 6 persen. Sementara angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 6-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30-4,87 persen.

Adapun rasio Gini ditargetkan berada di rentang 0,360-0,365. Pemerintah juga memproyeksikan terciptanya sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan pekerjaan baru.

Bagi Said, deretan target tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dibarengi dengan pemerataan serta perluasan kesempatan kerja.

"Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat," ujarnya.

Pendapatan Negara Jadi Perhatian

Selain mengejar target pertumbuhan, Said menyoroti kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan negara yang dipatok mencapai Rp3.435,1 triliun.

Target tersebut, menurut dia, harus dicapai dengan mempertimbangkan risiko defisit APBN 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Said mengingatkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan negara dapat menimbulkan konsekuensi terhadap postur APBN. Kondisinya bisa berupa pelebaran defisit atau penyesuaian terhadap belanja yang sebelumnya telah direncanakan.

Jika defisit meningkat, kebutuhan pemerintah untuk mencari pembiayaan melalui utang baru juga berpotensi bertambah. Pada saat yang sama, kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang di masa mendatang turut meningkat.

"Sekadar ilustrasi, tahun 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 persen pendapatan negara, pada tahun 2026 naik menjadi 19 persen, dan berpotensi terus naik bila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah," katanya.

Rp539,7 Triliun untuk Perlindungan Sosial