APBN 2027 Tembus Rp4.106 Triliun, Said Abdullah Soroti Nasib 280 Juta Rakyat

Sektor perlindungan sosial juga menjadi perhatian Said. Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp539,7 triliun untuk sektor tersebut.

Namun, besarnya anggaran tidak cukup apabila penyalurannya tidak tepat sasaran. Karena itu, Said menilai pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menyoroti persoalan inclusion error dan exclusion error dalam distribusi bantuan sosial. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dianggap sebagai kesalahan administratif.

"Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak menerimanya. Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi harus terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran," ungkapnya.

Anggaran Pendidikan Rp824 Triliun

Sektor pendidikan mendapat alokasi lebih besar, yakni sekitar Rp824 triliun dalam APBN 2027.

Said menilai dana tersebut harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh, investasi pendidikan diharapkan mampu membantu memutus rantai kemiskinan yang berlangsung lintas generasi.

Ia menegaskan keberhasilan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar anggaran berhasil diserap.

Pemerintah juga perlu menilai dampaknya, termasuk dari sisi akses terhadap pendidikan berkualitas, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kompetensi guru, hingga kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi," ujarnya.

Ketahanan Pangan Harus Lindungi Petani dan Konsumen

Said turut menyoroti anggaran ketahanan pangan yang mencapai sekitar Rp195,3 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Petani membutuhkan dukungan berupa pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, hingga kepastian harga hasil panen. Sementara masyarakat membutuhkan ketersediaan pangan dengan harga yang tetap terjangkau.

"Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat. Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang," imbuhnya.

Desa Juga Jadi Sorotan