KPK Bidik Berantas Apipraya di Korupsi Pemkab Lamongan, Kerugian Negara Tembus Rp35,7 Miliar

KPK menduga pembentukan KSO tersebut hanya bersifat formalitas agar dapat mengikuti proses lelang proyek pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan.

Dugaan ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami karena mekanisme kerja sama dalam proses pengadaan semestinya memiliki dasar dan tujuan yang jelas.

Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, proses lelang, persyaratan peserta, pembagian tanggung jawab, hingga pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti aturan yang berlaku.

Jika terdapat dugaan bahwa suatu kerja sama dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, penyidik perlu menelusuri bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dan apakah terdapat pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Meski begitu, dugaan mengenai fungsi KSO tersebut masih harus diuji melalui bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.

Pemeriksaan terhadap Suradi selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Brantas Abipraya menjadi salah satu langkah KPK untuk mendalami aspek keuangan dan manajemen proyek.

Penyidik ingin menelusuri pelaksanaan sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan gedung, termasuk mekanisme subkontrak serta realisasi penggunaan anggaran.

Keterangan saksi diperlukan untuk membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa dan menguji kesesuaian antara dokumen administrasi, transaksi keuangan, dan kondisi pelaksanaan pekerjaan.

Semakin lengkap informasi yang diperoleh, semakin terbuka peluang bagi penyidik untuk mengidentifikasi pola dugaan penyimpangan dan hubungan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Meski demikian, pemeriksaan terhadap seseorang sebagai saksi tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. (*)