.png){kind=small}
Wacana Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih, DPR Minta Hanya untuk Pegawai Pusat
DPR mengusulkan gaji PNS pusat disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, sedangkan gaji pegawai pemda tetap melalui bank daerah.
fin.co.id – Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu mempertimbangkan keberlangsungan bank daerah.
Komisi II DPR RI mengusulkan agar skema tersebut hanya berlaku bagi PNS di kementerian dan lembaga pemerintah pusat, sementara gaji pegawai pemerintah daerah tetap disalurkan melalui bank daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai bank daerah perlu tetap mendapat perlindungan agar tidak menghadapi kesulitan apabila terjadi perpindahan dana dan rekening penggajian ke bank-bank milik negara.
"Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi," kata Rifqinizamy dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Baca Juga
Menurut dia, usulan tersebut juga perlu memperhatikan kesiapan operasional Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah serta kondisi perbankan daerah yang selama ini menyalurkan gaji dan melayani kredit para pegawai pemda.
DPR Soroti Potensi Perpindahan Dana ke Himbara
Rifqinizamy mengatakan, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda di seluruh Indonesia mengkhawatirkan kemungkinan perpindahan kas dan transfer gaji dari bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Perpindahan itu berpotensi menggeser sekitar 70 persen dana murah yang tersimpan di bank daerah ke Himbara. Kondisi tersebut, menurut Rifqinizamy, dapat membuat bank daerah menjadi rentan.
Ia juga mengingatkan bahwa mayoritas kredit perbankan milik PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pemerintah daerah berada di bank daerah. Apabila penyaluran gaji beralih ke skema baru, bank daerah berisiko mengalami kesulitan melakukan autodebet untuk pembayaran cicilan kredit para pegawai tersebut.
Meski demikian, Rifqinizamy tidak menutup kemungkinan bank daerah menjalin kerja sama dengan Kopdes Merah Putih agar ekosistem perbankan daerah tetap terjaga.
Baca Juga
Ia turut meminta agar para gubernur dilibatkan dalam pembahasan rencana tersebut. Kesiapan koperasi di setiap wilayah, menurut dia, perlu dipastikan sebelum skema penyaluran gaji diterapkan.
"Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum," ucap Rifqinizamy.
Usulan Gaji PNS Lewat Koperasi Sudah Masuk Kemenkeu
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10).
