Hotspot Tembus 20.334 Titik dalam Sehari, DPR Minta Pemerintah Cegah Karhutla Meluas

fin.co.id - Pemerintah diminta mempercepat pemeriksaan dan penanganan titik panas setelah pemantauan mendeteksi 20.334 hotspot di Indonesia dalam periode 24 jam. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu hingga kebakaran membesar dan meluas sebelum mengambil tindakan.

Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026 mencatat puluhan ribu titik panas tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Angka tersebut harus menjadi perhatian serius. Konsentrasi titik panas dalam jumlah besar dapat menjadi sinyal awal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons cepat di lapangan,” kata Alex, Kamis, 15 Oktober 2026.

Dari keseluruhan titik panas yang terdeteksi, sebanyak 1.784 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi, 17.916 titik berkategori sedang, dan 634 titik berkategori rendah. Kalimantan Tengah mencatat jumlah terbanyak, yakni 11.166 titik, disusul Sumatera Selatan dengan 2.404 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.156 titik.

Data lain pada Senin (12/10) pukul 21.00 WIB mencatat 1.085 hotspot nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Sementara itu, jumlah hotspot di enam provinsi prioritas meningkat menjadi 542 titik dari sebelumnya 238 titik.

DPR Minta Titik Panas Segera Diverifikasi

Alex menegaskan pemerintah harus meningkatkan penanganan sejak indikasi kebakaran terdeteksi. Menurut dia, langkah antisipasi tidak seharusnya menunggu sampai api membesar, asap menyebar, atau masyarakat mengalami gangguan kesehatan.

“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai api membesar, asap meluas, atau masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan untuk meningkatkan penanganan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, teknologi satelit membantu pemerintah memantau wilayah yang luas dan mendeteksi indikasi kebakaran. Namun, informasi dari pemantauan tersebut hanya akan bermanfaat jika petugas segera menindaklanjutinya di lapangan.

“Teknologi satelit telah membantu Pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran.Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan petugas menindaklanjuti informasi tersebut,” ungkap Alex.

Karena itu, ia meminta petugas segera memverifikasi titik panas yang berisiko tinggi melalui pemeriksaan langsung, patroli, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kawasan Berisiko Tinggi Harus Jadi Prioritas

Alex meminta pemerintah memprioritaskan wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi, terutama kawasan yang berdekatan dengan permukiman, lahan gambut, lahan pertanian, atau daerah yang sulit dijangkau.

“Wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi harus menjadi prioritas, terutama jika berdekatan dengan permukiman, kawasan gambut, lahan pertanian, atau area yang sulit dijangkau,” jelasnya.

Menurut Alex, lonjakan jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mempercepat dan mengarahkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara lebih tepat. Respons sejak dini diperlukan agar indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.