Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bakom Klaim 920 Ribu Orang Keluar dari Jurang Kemiskinan

fin.co.id - Upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu catatan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025, sehingga pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang atau setara 8,07 persen dari jumlah penduduk.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyampaikan bahwa penurunan tersebut merupakan bagian dari perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai langkah untuk menekan angka kemiskinan.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.

Selain mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah juga mengembangkan perlindungan sosial berbasis data terpadu. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat upaya keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Ikut Menurun

Perkembangan pengentasan kemiskinan juga terlihat dari perubahan tingkat kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan. Dalam periode 2021-2025, tingkat kemiskinan turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Pada rentang waktu yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

Sementara itu, rasio Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan juga menunjukkan perbaikan. Angkanya turun dari 0,384 menjadi 0,375 pada periode tersebut.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah turut menjalankan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pada 2025, program ini ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Dengan demikian, total bantuan mencapai Rp600.000 dan dibayarkan sekaligus kepada masing-masing penerima.

Di luar perlindungan sosial, pemerintah juga memperluas kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi. Program tersebut menargetkan 100.000 peserta pada 2025, kemudian meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Evaluasi pelaksanaan program magang pada 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia industri, serta memperluas peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil.

Indeks Modal Manusia Jadi Indikator Pembangunan