Karhutla Tak Kunjung Padam, DPR Minta Pemerintah Jangan Gengsi Terima Bantuan Asing

fin.co.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan mendorong DPR meminta pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara lain. DPR meminta pemerintah tidak gengsi menerima bantuan negara sahabat.

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menilai, seluruh kemampuan yang tersedia perlu dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, termasuk dengan mempertimbangkan bantuan internasional jika dapat membantu mengatasi kebakaran.

Menurut Syafruddin, pemerintah tidak perlu menjadikan gengsi sebagai penghalang untuk menerima dukungan dari negara sahabat. Pasalnya, masyarakat di sejumlah wilayah terdampak terus menghadapi kepungan asap yang mengganggu kesehatan, pekerjaan, kegiatan belajar, hingga aktivitas sehari-hari.

"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Ketika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai dukungan internasional, mulai dari pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.

Dukungan Asing Dinilai Bisa Perkuat Pemadaman

Syafruddin menjelaskan, penerimaan bantuan dari luar negeri bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Dalam keadaan darurat yang berlangsung lama, kerja sama internasional justru dapat memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan operasi pemadaman, serta membantu menjangkau titik api yang sulit dicapai melalui jalur darat.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, pemadaman karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya besar dan strategi terpadu. Petugas di lapangan harus menghadapi medan yang sulit, akses terbatas menuju lokasi kebakaran, serta kemungkinan munculnya kembali titik api.

Dalam situasi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dapat membantu petugas mengenali lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, dan menjangkau kawasan yang sulit diakses. Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia berfungsi secara optimal.

Jika kemampuan dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan bantuan internasional berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya.

DPR Minta Tawaran Bantuan Segera Ditindaklanjuti

Selain upaya pemadaman, Syafruddin menyoroti dampak kabut asap terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran dapat memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.

Kabut asap juga berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah penanganan yang mampu mempercepat pemadaman sekaligus melindungi warga dari dampak kebakaran.