Survei PPI Ungkap 62,2 Persen Publik Setuju Reshuffle Kabinet Prabowo

fin.co.id - Dukungan terhadap perombakan Kabinet Merah Putih mencapai 62,2 persen berdasarkan hasil survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI). Angka tersebut menunjukkan mayoritas responden menyatakan setuju terhadap reshuffle atau pergantian menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan hasil tersebut dalam peluncuran Survei Nasional "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026.

Dalam survei yang sama, sebanyak 14,7 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap reshuffle, sedangkan 23,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Reshuffle Kabinet Berlangsung Sembilan Gelombang

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan serangkaian perombakan Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Hingga 15 Oktober 2026, reshuffle tercatat berlangsung dalam sembilan gelombang.

Perombakan tersebut mencakup pergantian menteri, wakil menteri, pejabat kepresidenan, pimpinan lembaga, serta pejabat tinggi TNI dan Polri. Rangkaian pergantian itu menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan Prabowo sejak awal masa jabatan.

Berdasarkan survei PPI, sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju terhadap reshuffle kabinet. Sementara itu, hasil penilaian kinerja pejabat menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai peraih persentase tertinggi, yakni 15,4 persen.

Survei Libatkan 1.200 Responden di 38 Provinsi

Survei Nasional PPI bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Peneliti menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden.

Responden merupakan penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Mereka tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan.

PPI menyebut survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen. Hasilnya memetakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden berdasarkan berbagai karakteristik sosial, ekonomi, wilayah, profesi, dan pilihan politik responden.