.png){kind=small}
DPR Desak HGU Perusahaan yang Terbukti Membakar Lahan Dicabut dan Diproses Hukum
DPR mendesak pencabutan HGU perusahaan pembakar lahan di Kalsel serta meminta proses hukum terhadap korporasi berlanjut hingga putusan tetap.
Menurut dia, penegakan hukum harus berlanjut hingga para pelaku menjalani proses peradilan dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kepada Polda Kalsel kami memberikan apresiasi serta terus mendorong agar proses penegakan hukum itu bisa terus dilanjutkan bukan hanya menetapkan tersangka tetapi juga sampai dengan mereka dipidana dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” tegasnya.
Rifqinizamy berharap penegakan hukum yang kuat disertai sanksi tegas dapat mencegah kejadian serupa terulang. Ia menilai penanganan karhutla perlu memberikan konsekuensi nyata bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Saya berharap dengan proses penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi yang kuat kita berharap peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi saat-saat ini itu tidak akan terulang lagi esok dan di kemudian hari,” pungkasnya.
