Nasional

Kepala BNPB: Satu Orang Berusaha Padamkan, Satu Orang Bakar, Percuma!

BNPB menemukan 44 area hutan dan perkebunan terbakar di Sumatera Selatan serta mendesak penegak hukum mengusut dugaan pembakaran.

Kepala BNPB: Satu Orang Berusaha Padamkan, Satu Orang Bakar, Percuma!
BNPB menemukan 44 area hutan dan perkebunan terbakar di Sumatera Selatan.

fin.co.id - Dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setelah pemetaan spasial menemukan 44 area konversi hutan dan perkebunan terbakar di Sumatera Selatan.

BNPB mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab, baik perorangan maupun korporasi, agar kebakaran tidak terus berulang, meski petugas telah bekerja keras melakukan pemadaman.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi, dalam keterangan di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026 menjelaskan, temuan tersebut berasal dari pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data ATR/BPN. Area terdampak mencakup perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.

Menurut Kristomei, sebagian besar titik api berada di sekitar perbatasan izin konversi. Kondisi itu mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penegakan hukum.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei.

Ia menilai penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran penting untuk memberikan efek jera. Tanpa langkah tersebut, upaya pemadaman berisiko tidak menyelesaikan persoalan karena kebakaran dapat kembali terjadi.

BNPB Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Selain meminta aparat mengusut dugaan pembakaran, Kristomei menegaskan pentingnya menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai kolaborasi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sumatera Selatan termasuk satu dari enam provinsi prioritas yang menjadi perhatian dalam upaya mencegah kebakaran di kawasan hutan, lahan mineral, dan gambut. Karena itu, penanganan karhutla tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Kristomei menegaskan bahwa setiap pihak perlu bekerja bersama agar penanganan kebakaran berjalan selaras.

"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata dia.

BRGM Diminta Cari Solusi Permanen untuk Gambut

BNPB turut meminta perhatian intensif Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk merumuskan solusi jangka panjang dalam menangani ekosistem gambut. Salah satu langkah yang diminta ialah membuat atau mengoptimalkan kanalisasi untuk menjaga kelembapan serta membasahi lapisan dalam tanah gambut.

Upaya tersebut menjadi perhatian di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, Kristomei memastikan ribuan personel gabungan bersama berbagai armada helikopter masih bekerja secara efektif untuk memadamkan kebakaran. Meski demikian, BNPB menilai evaluasi berkala tetap diperlukan agar pengerahan personel serta sarana dan prasarana di lapangan sejalan dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot).

Berita Terkait