Kabar Penting untuk Pengusaha! Pemerintah Siapkan Aturan Bisnis Berbasis HAM, Ini yang Bakal Disorot

fin.co.id - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai tata kelola bisnis berbasis hak asasi manusia (HAM). Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berharap aturan tersebut dapat diterbitkan pada 2027 untuk menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang menghormati HAM.

“Sekarang kalau informasi yang kita dapat, mereka sedang menyiapkan regulasi tata kelola bisnis berbasis HAM. Itu saya pikir nanti kalau itu sudah menjadi peraturan yang sudah sangat eksisting, itu akan bisa memberi dampak yang sangat luas,” kata Sugiat kepada wartawan, Selasa, 20 Oktober 2026.

Menurut Sugiat, regulasi tersebut berpotensi diterapkan pada berbagai sektor usaha, termasuk perkebunan, pertambangan, dan perusahaan di bidang lainnya. Kehadiran aturan ini diharapkan dapat mendorong penerapan standar perlindungan HAM secara lebih luas dalam aktivitas bisnis.

Ia menegaskan, setiap perusahaan perlu memiliki pedoman yang jelas untuk memastikan operasionalnya tetap memperhatikan hak-hak dasar manusia. Aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain kesejahteraan pekerja, dampak kegiatan usaha terhadap masyarakat sekitar, serta kelestarian lingkungan di wilayah operasional perusahaan.

“Misalnya terkait dengan kesejahteraan karyawan atau terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, atau juga terkait dengan penanganan lingkungan di sekitar perusahaan yang juga harus dijaga dan sebagainya,” ujarnya.

Juru bicara Partai Gerindra tersebut berharap pemerintah segera menuntaskan penyusunan regulasi bisnis berbasis HAM. Menurutnya, aturan itu dapat menjadi landasan bagi dunia usaha untuk menjalankan kegiatan operasional dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kita berharap di 2027 ini kayaknya mau lagi ditunggu perpresnya atau permennya terkait dengan bisnis berbasis HAM,” pungkasnya.