Politikus Golkar Ini Sebut Tata Kelola MBG Harus Dibenahi

fin.co.id – Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jaro Ade, meminta pemerintah pusat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan disertai pembenahan tata kelola agar pelaksanaannya semakin optimal. Ia juga mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor supaya akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat semakin merata.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaro Ade dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar yang berlangsung di Gedung Golkar Cibinong, Selasa, 20 Oktober 2026. Menurut Jaro Ade, berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan MBG perlu dijadikan bahan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, hasil penyerapan aspirasi saat bertemu warga secara langsung menunjukkan bahwa program MBG masih mendapat harapan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan keberlanjutan program sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaannya.

“Makan Bergizi Gratis ini cukup bagus programnya, tinggal perbaikan tata kelolanya saja. Masyarakat juga menyampaikan agar MBG jangan sampai dihentikan,” kata Jaro Ade kepada wartawan.

Wakil Bupati Bogor tersebut menilai, masukan yang disampaikan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Evaluasi diperlukan agar program tersebut benar-benar menjangkau penerima manfaat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Ketika masyarakat masih menginginkan MBG tetap berjalan, yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan menghentikan programnya. Program ini harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Di luar persoalan MBG, Jaro Ade turut mengingatkan pentingnya keterlibatan kader Partai Golkar dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat, terutama program-program prioritas yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kader yang bertugas di lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Peran tersebut perlu diwujudkan melalui penyerapan aspirasi secara langsung dan pengawalan terhadap implementasi program agar manfaatnya dapat dirasakan warga.

“Partai Golkar diwajibkan mengawal program pemerintah pusat, salah satunya realisasi terkait Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kader partai harus turun langsung ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memastikan kebutuhan warga menjadi perhatian pemerintah,” terangnya.

Jaro Ade juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga ketahanan pangan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Meski demikian, ia menilai koordinasi antarpemerintah dan evaluasi berkelanjutan tetap dibutuhkan agar berbagai program tersebut berjalan lebih efektif.

Pembangunan Sekolah Rakyat Diminta Menjangkau Wilayah Lain

Pada sektor pendidikan, Jaro Ade secara khusus menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat yang menurutnya perlu disesuaikan dengan kondisi serta potensi setiap wilayah. Pemerataan fasilitas pendidikan dinilai penting agar masyarakat di daerah yang membutuhkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor dapat dipercepat, terutama dengan mempertimbangkan wilayah yang masih memerlukan dukungan sarana pendidikan.

Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Kabupaten Bogor berada di kawasan barat. Jaro Ade pun berharap pemerintah mempertimbangkan pembangunan serupa di wilayah lainnya secara bertahap, berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat setempat.

“Kita berharap Sekolah Rakyat juga dilihat berdasarkan potensi wilayah yang sangat membutuhkan, agar secepatnya dan bertahap dibangun di Kabupaten Bogor. Saat ini baru satu yang dibangun di wilayah barat,” pungkasnya.