Singapura Murka soal Kabut Asap Karhutla RI, Tolak Pernyataan Syahganda Nainggolan Soal Oksigen dari Hutan Indonesia

fin.co.id - Pemerintah Singapura melontarkan kritik terhadap pernyataan pihak Indonesia terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga negara tetangga.

Singapura menegaskan tidak bisa terus-menerus menerima dampak pencemaran udara parah yang dinilai berasal dari pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.

Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesehatan Singapura, Rahayu Mahzam, menyebut kabut asap sebagai persoalan yang sebenarnya dapat dicegah. Ia juga menolak pernyataan yang menyebut Singapura seharusnya menerima dampak jerebu karena selama ini memperoleh oksigen dari hutan Indonesia.

"Ini merupakan masalah akibat ulah manusia yang sebenarnya dapat dicegah," kata Rahayu kepada wartawan seperti dikutip Berita Harian pada Selasa 20 Oktober 2026.

"Kita tidak bisa terus-menerus menerima pencemaran udara yang begitu parah. Kita juga kecewa dengan komentar yang menyebutkan bahwa Singapura harus menerima jerebu (kabut asap) karena selama ini menghirup oksigen yang dihasilkan oleh hutan Indonesia. Pernyataan seperti ini tidak dapat kita terima," paparnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada komentar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom), Syahganda Nainggolan, yang sebelumnya menanggapi kabut asap karhutla Indonesia yang menyelimuti Malaysia dan Singapura pada 10 Oktober.

Syahganda sebelumnya meminta negara-negara tetangga memahami kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia menilai kebakaran tersebut merupakan persoalan alam dan menyinggung kontribusi hutan Indonesia terhadap pasokan oksigen di kawasan.

"Jadi, kita juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam," ujar Syahganda.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita (Indonesia)," paparnya menambahkan.

Pernyataan tersebut kemudian menuai tanggapan dari sejumlah pejabat Singapura. Pemerintah negara tersebut menilai persoalan kabut asap perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran udara lintas negara.

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam juga mengkritik pernyataan Syahganda. Ia menilai komentar tersebut tidak tepat disampaikan ketika negara-negara di kawasan sedang menghadapi dampak kabut asap.

"Terus terang, pernyataan tersebut tidak tepat, mengingat seluruh kawasan ini sedang menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia. Ironisnya, pihak yang paling menderita justru adalah rakyat Indonesia sendiri," kata K Shanmugam, dilansir Channel News Asia, Senin 19 Oktober 2026.

Shanmugam menyoroti dampak kebakaran terhadap masyarakat di kawasan, termasuk warga Indonesia sendiri. Menurutnya, aktivitas perusahaan yang melanggar aturan menjadi persoalan yang perlu ditangani agar pencemaran akibat karhutla tidak terus berulang.

Meski menyampaikan kritik, Rahayu menegaskan Singapura tetap membuka peluang kerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Ia menyambut baik kesungguhan Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran yang memicu kabut asap.