.png){kind=small}
Ombudsman Evaluasi Distribusi BBM di 17 Provinsi, Bali Jadi Perhatian Khusus
Ombudsman mengevaluasi sistem penyediaan dan distribusi BBM menyusul temuan kekosongan stok di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta antrean panjang di berbagai daerah.
Dampaknya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali meningkat. Pada 14 Oktober 2026, antrean di wilayah Denpasar dilaporkan mencapai lebih dari 2 kilometer, dengan waktu tunggu sekitar 4–6 jam.
Sehari kemudian, antrean di wilayah Tabanan dan Gianyar bahkan mencapai lebih dari 3 kilometer.
Pada periode yang sama, permintaan Pertalite di wilayah Denpasar dan Badung meningkat signifikan, dari sekitar 700 ribu liter menjadi 1,3 juta liter per hari.
"Lonjakan permintaan ini semakin menambah tekanan terhadap sistem distribusi yang tengah menghadapi keterbatasan pasokan," kata Ghofar.
Baca Juga
Cadangan Operasional dan Jadwal Pengiriman Perlu Diperkuat
Ombudsman RI juga menemukan adanya jeda pengiriman BBM menjelang terjadinya kelangkaan di Bali. Berdasarkan sampel pengiriman harian di sejumlah SPBU yang dipantau, pasokan Pertalite yang sebelumnya berlangsung rutin sempat terhenti pada 9–10 Oktober 2026, kemudian kembali disalurkan secara terbatas pada 11–12 Oktober 2026.
Penelusuran distribusi melalui Pelabuhan Benoa juga menunjukkan adanya jeda kedatangan kapal pengangkut BBM sebelum kelangkaan terjadi.
Menurut Ghofar, kondisi tersebut memperlihatkan kerentanan sistem distribusi terhadap keterlambatan pengiriman, terutama ketika cadangan operasional tidak memadai untuk mengantisipasi gangguan.
Ia menilai kejadian di Bali perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan sistem logistik dan pengelolaan stok BBM, khususnya di wilayah yang bergantung pada pasokan melalui jalur laut.
Keterlambatan satu kapal, menurutnya, seharusnya tidak langsung berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat apabila sistem cadangan dan mitigasi gangguan berjalan optimal.
Baca Juga
"Karena itu, pengelolaan cadangan stok, kepastian jadwal pengiriman, dan kesiapan menghadapi gangguan distribusi perlu diperkuat," tuturnya.
Infrastruktur Pelabuhan dan Distribusi ke Kepulauan Jadi Sorotan
Selain kendala pengiriman, Ombudsman RI menyoroti keterbatasan infrastruktur distribusi BBM melalui jalur laut. Dermaga di Pelabuhan Benoa masih digunakan bersama untuk menunjang berbagai kebutuhan logistik, termasuk pasokan bagi PT PLN dan avtur untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kelancaran distribusi energi, terutama ketika beberapa kebutuhan logistik harus dilayani melalui fasilitas yang sama.
