.png){kind=small}
DPR Desak Revisi UU Peradilan Militer Dipercepat, Tak Perlu Tunggu 2 Tahun
DPR mendorong percepatan revisi UU Peradilan Militer setelah putusan MK dan meminta aturan tegas soal batas kewenangan peradilan.
Selain itu, perubahan undang-undang perlu mencakup perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, pengaturan pengadilan militer pertempuran, serta penyesuaian ketentuan hukum acara yang dibutuhkan.
